Articles by "lokal"
Tampilkan postingan dengan label lokal. Tampilkan semua postingan
Portal Berita Terkini

Harapan Palsu - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal-Farid Nyak Umar menyatakan komitmennya untuk memajukan pendidikan dayah/pesantren jika terpilih pada Pilkada 2017.

Illiza Farid, Berusaha Untuk Memajukan Dayah

"Komitmen untuk pendidikan dayah ini sudah kami laksanakan baik saat Illiza menjabat sebagai wali kota dan saya sebagai Ketua Komisi D DPRK," kata calon Wakil Wali Kota Banda Aceh, Farid Nyak Umar di Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan pendidikan dayah mutlak dibutuhkan warga kota Banda Aceh, mengingat dayah merupakan salah satu benteng utama dalam penegakan syariat Islam kaffah di kota tersebut. 

"Komitmen kita untuk memperhatikan pendidikan dayah dan balai-balai pengajian di Banda Aceh sudah dibuktikan oleh Illiza selama ini dan kita akan terus tingkatkan pada tahun berikutnya," katanya.

Farid mengatakan keberadaan dayah juga sebagai salah satu upaya mempekuat aqidah generasi muda di kota Banda Aceh yang rentan dipengaruhi oleh pendangkalan aqidah dan juga aliran sesat.

Farid juga mengatakan perlu segera dilahirkan sebuah dinas atau badan yang mengurusi pendidikan dayah di kota Banda Aceh yang turut didukung dengan lahirnya regulasi yang mengurus lembaga tersebut.

Pilkada Banda Aceh diikuti dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota masing-masing Illiza Sa"aduddin Djamal dan Farid Nyak Umar dan pasangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin.


Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022 digelar 15 Februari 2017. Pemilihan tersebut digelar serentak dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta pemilihan 19 bupati/wali kota dan wakil dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Portal Berita Terkini
Harapan Palsu - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh lembaga penyiaran. Jadwal dan durasi kampanye yang ditampilkan melalui media penyiaran termasuk ke dalam kategori yang akan dibatasi.


"Contoh pelanggaran, misalnya kampanye di luar jadwal dari seharusnya," kata Ketua KPU Juri Ardiantoro, di Hotel Ibis, Hayam Wuruk, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.

Contoh lain, menurut Juri, yaitu kampanye di media dengan menggunakan, mempertentangkan, atau mengeksploitasi isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). "Bawaslu akan memberikan rekomendasi sanksi, dan KPU mengeksekusi," kata Juri.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan lembaganya juga akan mengawasi potensi munculnya kampanye hitam di media. "Yang melakukan pelanggaran berat bisa didiskualifikasi," ujarnya.

Ketua KPI Yuliandre Darwis mengatakan lembaganya akan mendapatkan wewenang dalam menindak lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan kampanye. Kewenangan ini didapatkan atas rekomendasi Bawaslu dan KPU atas siaran kampanye.


Beberapa tindakan, kata Yuliandre, dapat berupa teguran dan pencabutan izin siaran kampanye.(/xmod)
Portal Berita Terkini
Dua Jagoan di Pilkada Banda Aceh
Dua Jagoan di Pilkada Banda Aceh


Harapan Palsu 
- Dua pasangan calon walikota dan wakil walikota Banda Aceh resmi ditetapkan KIP Banda Aceh. Senin (24/10) beberapa minggu lalu, Ketua KIP Banda Aceh Munawarsyah menyatakan hanya dua pasangan yang akan berkompetisi di Pilkada pada 15 Februari 2017. Dua pasangan tersebut diusung oleh koalisi partai politik.

Sementara dua pasangan dari jalur independen, Pasangan Marniati–Amiruddin Usman Daroy dan Adnan Beuransah–Umar Rafsanjani harus mengubur mimpinya jauh-jauh untuk menjadi Banda Aceh Satu.

Pasangan Illiza Sa’aduddin Djamal–Farid Nyak Umar diusung delapan partai politik dengan kekuatan 18 kursi di DPRK Banda Aceh. Kursi terbanyak disumbang Partai Demokrat (5 kursi), disusul Partai Aceh dan PKS (masing-masing 4 kursi) dan PPP (3 kursi). Kemudian PDA dan PKPI (masing-masing 1 kursi), serta dua partai pendukung yang tidak memiliki kursi, yakni Partai Hanura dan PDI Perjuangan.

Sementara pasangan Aminullah Usman-Zainal Arifin diusung oleh koalisi enam partai politik dengan kekuatan 12 kursi di DPRK Banda Aceh. Total kursi tersebut, masing-masing Partai Nas Dem (4 kursi), PAN (3 kursi), Golkar (3 kursi), dan Gerindra (2 kursi). Sementara dua partai pendukung lainnya, yakni PKB dan PBB, tidak memiliki kursi di Parlemen Banda Aceh.

Dilansir dari LKBN Antara, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal dan Farid Nyak Umar dalam penyampaian visi misinya di DPRK Banda Aceh, Jumat (28/10/2016), menyatakan bakal memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur perkotaan jika terpilih pada Pilkada 2017 yang akan datang.

Aminullah Usman dan Zainal Arifin mengatakan akan fokus meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika terpilih pada Pilkada mendatang. “Kami akan fokus kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota,” kata Aminullah Usman didampingi Zainal Arifin saat penyampaian visi dan misi.

Selain ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kata Aminullah, dirinya dan Zainal Arifin juga akan mengembangkan bidang agama yakni menjadikan Banda Aceh sebagai pusat pelaksanaan syariat Islam yang terbaik.

Begitu juga di bidang pendidikan, ungkap dia, pihaknya akan menyediakan biaya pendidikan kepada keluarga miskin dari jenjang pendidikan dasar sebesar Rp2 juta. Di bidang kesehatan, lanjut dia, pihaknya akan memastikan ketersediaan dokter, bidan, dan perawat yang mencukupi di rumah sakit maupun Puskesmas.

Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Dr Effendi Hasan MA mengatakan kedua pasangan memiliki peluang yang sama besar menjadi pemenang Pilkada. Hal ini bisa dilihat dari hampir meratanya jumlah partai pendukung dua pasangan tersebut.

“Pilkada Banda akan berlangsung sangat menarik karena hanya diikuti dua pasangan yang seimbang,” ujar Effendi, Sabtu 29 Oktober 2016.

Effendi menuturkan, sebagai incumbent Illiza sedikit lebih unggul. Hal ini merujuk pemenang Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 2015 lalu mayoritas dimenangkan calon petahana. Namun, dengan strategi yang tepat, Aminullah diyakini masih punya peluang mengalahkan Illiza.(/smod)



Portal Berita Terkini
Harapan Palsu - Lemahnya pengawasan dilapangan, disebabkan kurang baiknya menejemen di PDAM selama ini. Kemampuan sumber daya manusia juga terbatas, akibatnya hingga kini perusahaan daerah yang sudah cukup tua itu belum mandiri, masih terus disubsidi oleh Pemko Banda Aceh. Kondisi ini, karena menejemen di PDAM juga kurang baik, sehingga persoalan pencuri air dan kebocoran yang luar biasa terus terjadi.




Meski jaringan air sudah pernah dibenahi dengan pemasangan pipa baru pada masa rehab/rekon pascatsunami oleh BRR sekitar enam tahun lalu, jaringan air dalam kota masih semraut dan banyak masalah. Jaringan yang ada sekarang terjadi tumpang tindih, antara pipa lama dengan pipa baru.

Selain, pencurian air dan kebocoran yang luar biasa, tempat penampungan air yang ada sekarang sudah tidak memadai lagi. Kedepan PDAM Tirta Daroy harus membangun yang baru yang lebih besar, sehingga setiap waktu suplay air ke pelanggan cukup.


Pembenahan secara menyeluruh di PDAM sangat penting, sehingga di tahun-tahun mendatang keberadaan perusahaan daerah tersebut tidak membebani lagi APBK Banda Aceh. Kedepan manajemen PDAM harus jauh lebih baik dan dalam pengelolaan keuangannya juga harus transparan. Jadi harus open semua, jangan ada yang ditutup-tutupi. (/xmod)
Portal Berita Terkini
Harapan Palsu - Aparat Polresta Banda Aceh menangkap mantan karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Rudi Herwanto (28), setelah kedapatan melakukan penipuan terhadap pelanggan. Pelanggaran hukum yang dilakukannya, selain merugikan negara juga membuat korban rugi hingga puluhan juta.

Maraknya Petugas PLN Gadungan Di Banda Aceh

Tersangka ditangkap di kawasan Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Sebelumnya, Muchlis Adnan mendatangi PLN mengadukan Rudi Herwanto, bahwa dirinya telah tertipu. Usai mendengar keterangan korban, pihak PLN langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta.

Tersangka mengelabui seorang korban yang bermasalah dengan PLN, dan aruspun dipotong TSK, lalu tersangka menawarkan jasanya, dengan modus akan mengurusi, karena bila mengurus di kantor mahal, nah si korban pun menjadi sasaran penipuan ini, telah menyerahkan uang Rp15.250.000 pada tersangka dan itu terjadi 22 Desember 2015 lalu, karena korban mengalami pemotongan listrik.

Tindakan Rudi Herwanto telah memenuhi unsur pidana. “Dari keterangan tersangka masih ada 22 rumah lagi telah ia tipu, sebagian menggunakan meteran bodong dan juga ada memperlambat arus listrik,

Polisi masih menunggu hasil kajian dan pemeriksaan yang dilakukan PLN terkait 22 rumah yang disebut-sebut Rudi Herwanto. Bila terbukti bekerjasama dengan tersangka, polisi juga bakal menangkap. Akibat perbuatanya, tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Ancaman hukuman penjara selama empat tahun.

Manager Area PLN Banda Aceh, Dasrulsyah, berharap warga waspadai petugas PLN gadungan. Ia menyebutkan, untuk mengenal petugas PLN asli sangat mudah. Setiap petugas PLN yang bekerja di lapangan selalu dibekali surat tugas atau kartu pengenal masing-masing. 

Dasrulsyah meminta pada pelanggan, bila ada keluhan, lebih baik segera datangi kantor pelayanan PLN terdekat. Nantinya, petugas resmi akan turun ke lokasi untuk pemeriksaan atau perbaikan. Pada wartawan, ia juga menjelaskan kejadian serupa sudah sering terjadi meskipun petugasnya telah melakukan pemeriksaan rutin. Akibatnya banyak pula pelanggan ditipu hingga jutaan rupiah.


Bila ada petugas yang datang dan memeriksa meteran, harus terlebih dahulu meminta surat tugas. Sehingga tidak sembarangan mencabut (memutuskan) atau menawarkan apapun, nanti yang rugi pelanggan juga.(/xmod)
Portal Berita Terkini
Harapan Palsu - Destinasi wisata halal yang dipromosikan Aceh masih sebatas label. Banyak fasilitas dan tempat wisata belum memenuhi kriteria halal. 

Ruang berukuran seluas lapangan tenis dibangun tepat di sudut kiri Hermes Palace Hotel. Tidak jauh dari basement. Sekilas, hanya ruangan biasa saja. Di atas pintu ruangan tertempel huruf bertuliskan Musala Al-Muhajirin.

Wisata Halal hanya sebatas Label
Hermes Palace Hotel
Siang itu, beberapa pria berkemeja sibuk membetulkan kaus kakinya di bangku petak memanjang—seukuran dua depa—yang berada depan ruangan. Mereka baru saja keluar dari ruangan itu.  Pikiran Merdeka sempat masuk ke dalamnya. Meski dilengkapi AC, hawa pengap tetap terasa saat memasuki pintu bercat hitam dengan gagang almunium putih. Tiga helai musala bermotif mesjid dibentangkan memanjang. Posisinya miring menghadap kiblat.

Banyak yang tidak menduga bahwasannya ruangan sebesar lapangan tenis tersebut merupakan mushala. Beberapa pengunjung pun bahakan kewalahan dan kebingunan saat berkunjung ke hotel tersebut.

“Masak seperti itu ruangnya. Di saat waktu salat tiba, saya harus menuruni beberapa lantai hotel untuk menuju ke sana,” tutur FZ, saat ditanyai oleh seseorang wartawan

Dia menilai bahwasannya Hotel sekelas itu tidak layak disebut bintang empat jika mushala nya seperti itu. Pasalnya, tata letak dan jarak mushala itu jauh dari jangkauan pengunjung, “Ini kesannya mushala tersebut hanya dibuat seadanya. Maunya kan harus mudah diakses, terus jangan berdekatan dengan basement. Kan ini tempat beribadah, masa di bawah,” tutur pengunjung tersebut.

Tidak jauh beda dengan tetangganya Hotel Hermes Palace Hotel yang juga termasuk dalam list hotel megah yaitu Hotel Grand Nanggroe. Hotel yang berada di daerah Jalan Panglima Nyak Makam, Banda Aceh ini, juga memiliki masalah yang sama dengan hotel hermes sebelumnya.

Dua sample hotel yang berada di Banda Aceh tentunya berbanding terbalik dengan promosi Destinasi Wisata Halal dan penghargaan yang didapatkan Aceh melalui Kompetisi Wisata Halal Nasional (KPHN). Selain itu, salah satu syarat wisata halal ialah mengedepankan pelayanan berbasis islami di segala bidang, termasuk perhotelan.

Ironisnya lagi, Hermes Palace Hotel yang menyandang level bintang empat tersebut sempat mengikuti ajang yang digelar oleh Tim Percepatan Perkembangan Wisata Halal Kementrian Pariwisata, tahun ini.

Terkesan sekali, hotel-hotel di Banda Aceh belum siap menyambut tamu yang ingin menikmati destinasi wisata halal di Aceh. Padahal, kunjungan wisatawan ke Aceh juga terus melonjak.

Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Agustus naik tajam mencapai 177 persen dibanding Juli 2016 yakni dari 2.363 orang menjadi 6.552 orang.

Dalam laman web milik Disbudpar Aceh (Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh ), Kepala BPS Aceh Wahyuddin menuturkan, peningkataan jumlah kunjungan ini tidak terlepas dari meningkatnya promosi dan beragam kegiatan yang diselenggarakan di Aceh.

Ia menjelaskan, jumlah kunjungan tersebut juga naik signifikan jika dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2015 dengan kenaikannya mencapai 216 persen. “Secara kumulatif, Januari-Agustus 2016 jumlah tamu asing yang melancong ke Aceh mencapai 28.760 orang atau meningkat 66,41 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya.

SUDAH MENGIMBAU

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh Reza Fahlevi tidak menapik adanya beberapa fasilitas dan pelayanan wisata yang belum mencerminkan nilai-nilai islami, termasuk belum terpenuhinya sarana ibadah di hotel-hotel. Kenyataan tersebut dikarenakan pihak pengelola hotel belum sepenuhnya menyahuti program distinasi wisata halal yang sudah dicanangkan.

Menurut Reza Fahlevi, sejak awal promosi wisata halal, pihaknya telah berupaya mensosialisasi dan menghimbau agar sejumlah hotel, rumah makan, dan cafe untuk segera memperbaiki fasilitas dan pelayanan yang lebih islami untuk menuju wisata halal yang bakal dipromosikan.

“Mudah-mudahan dengan momentum adanya lebelisasi dan sertifikasi wisata halal ini dapat mendorong mereka untuk memperbaiki. Sebuah restoran ataupun hotel itu, ketika mau lebel halal mereka sudah harus memperbaiki segala kualitasnya, baik dari segi makanan maupun kenyamanan,”  tutur nya disampaikan kepada teman teman wartawan


Sementara itu, terkait fasilitas musala yang erat kaitannya dengan wisata halal Aceh tersebut, Pikiran Merdeka juga mengkonfirmasikan kepada Ketua Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh Karim Syeh. Sayangnya, saat dihubungi ke nomor ponsel yang biasa digunakannya, dia mengaku bukan ketua MPU.(/smod)